Kartin1, Kedok Sri Mulyani Lanjutkan Hasrat Untuk 2019

Loading...
Kartin1, Kedok Sri Mulyani Lanjutkan Hasrat Untuk 2019

Media Opini - Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1, sebuah kartu yang diharapkan menjadi Single Identity Number untuk kelancaran berbagai program pemerintah dan dirancang memberi kemudahan pada masyarakat dalam urusan administrasi. Kartu diperkenalkan pada 31 Maret lalu yang bertepatan dengan penutupan program Tax Amnesty

Di balik kegunaannya yang multifungsi, terdapat banyak kendala dan disinyalir rawan akan penyelewengan, bahkan terindikasi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan nanti.

Demikian pengamatan yang disampaikan netizen jurnalis dengan nama Kang Iping yang ditulis dalam Kompasiana (Kamis, 13/4).

Menurutnya, peluang korupsi dalam program Kartin1 bisa berkaca dari mega korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Apalagi, tidak ada yang bisa menjamin proyek Kartin1 bebas korupsi. Ditambah peluncurannya bertepatan dengan selesainya program Tax Amnesty yang dinilai banyak pihak tidak memenuhi target seperti diharapkan.

"Seolah kehadiran Kartin1 bisa disebut sebagai bentuk pengalihan atas kegagalan Sri Mulyani sebagai Menkeu dalam pelaksanaan program Tax Amnesty lalu. Apalagi katanya ada ekstensifikasi pajak dalam penerapan Kartin1 nanti," tulis Kang Iping.

Dia menjelaskan, seharusnya Menkeu Sri Mulyani lebih fokus mencari cara bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diingini oleh Presiden Jokowi bukannya hanya heboh soal pajak saja yang ujung-ujungnya rakyat juga yang terbebani dan target pajak sesungguhnya adalah pengusaha-pengusaha besar malah nyaman-nyaman saja. Miskin inovasi dan kurangnya terobosan Sri Mulyani sangat membebani pemerintahan Joko Widodo. Berbagai kebijakan yang salah arah dan cenderung membebani rakyat membuat perekonomian Indonesia berjalan lambat.

"Hal ini membuat kredibilitas Presiden Jokowi dalam mengelola negara ikut terseret dengan adanya ketidakpuasan dan makin menurunnya tingkat popularitas Jokowi dimata masyarakat. Rendahnya daya beli dan meningginya beberapa kebutuhan pokok membuat berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," bebernya.

Lebih dari itu, Kang Iping melihat bahwa proyek Kartin1 bisa dijadikan sebagai sarana untuk memuluskan agenda yang sudah terpendam lama demi keinginan pribadi Sri Mulyani dengan memanfaatkan fasilitas negara dengan dalih kebijakan pemerintah. Mungkin saja Sri Mulyani mengharapkan dengan program Kartin1 bisa menjadi R.A Kartini berikutnya. Yaitu dengan cara menjadi orang satu di Indonesia. Dengan kata lain menjadi RI1 pada 2019 nanti. Sebab pada Pilpres 2014 lalu namanya santer terdengar dalam bursa capres potensial. Bahkan Sri Mulyani pun sudah menyiapkannya sejak 2011 dengan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) sebagai perahu untuk membawanya berlabuh sebagai RI1 pada 2014 lalu.

Pada Pilpres 2014, Sri Mulyani yang dianggap salah satu capres potensial karena jabatannya sebagai direktur pelaksana Bank Dunia terganjal dengan kasus mega skandal Bank Century.

"Publik masih belum lupa dengan dugaan keterlibatannya dalam mega skandal tersebut yang merugikan negara hampir 6,7 triliun rupiah pada tahun 2008. Dimana pada saat itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan SBY sebagai presidennya," jelas Kang Iping.

Diduga, dengan adanya halangan tersebut, Sri Mulyani saat ini sedang menghimpun kekuatan untuk terus memelihara hasrat menjadi RI1 pada 2019 nanti. Adanya tokoh-tokoh politik lama yang terus mendorong membuat Sri Mulyani makin percaya diri. Hal ini bisa dilihat dari Wikipedia tentang Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI). Beberapa media pun mengelu-elukan kehadirannya bak pahlawan saat dipercaya Presiden Jokowi untuk menjabat menteri keuangan yang baru. Seolah-olah jabatan direktur pelaksana World Bank adalah oase bagi perekonomian Indonesia.

"Namun apa yang terjadi, hingga saat ini Sri Mulyani belum mampu menunjukkan kinerjanya dalam memenuhi target yang diingini oleh Presiden Jokowi. Kebijakannya yang cenderung tidak pro rakyat membuat bangsa ini semakin sulit melangkah maju dalam perekonomian," demikian Kang Iping. [rmol]
Loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.