Kwik Kian Gie Diperbantukan di Pemprov DKI.

Loading...


Ekonom sekaligus politisi senior PDI Perjuangan Kwik Kian Gie menyambangi Balai Kota, Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Keduanya membahas tentang kondisi perekonomian saat ini yang sedang melambat dan mengalami ketimpangan dengan daya belinya yang menurun.

"Pak Kwik memberikan beberapa masukan. Salah satunya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan fokus untuk memberikan pendampingan UMKM," kata Sandi seusai pertemuan dengan Kwik Kian Gie di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Menurut Sandi, program OK OCE ini merupakan salah satu implementasi dari pendampingan UMKM , dengan memastikan pendanaan dalam bentuk modal bagi pelaku UMKM dan pengusaha. "Beliau memberikan masukan dari kacamata Pak Kwik, bagaimana membangun ekonomi ke depan dan bagaimana perencanaan itu sangat penting," ujar Sandi.



Selanjutnya, Kwik Kian Gie akan membantu Pemprov DKI untuk memuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama dengan DPRD DKI.
Kwik Kian Gie sendiri pernah menjadi tim penasihat bagi Gubernur Wiyogo Atmodarminto semasa menjabat. Ia juga mengingatkan Sandi bahwa Jakarta seharusnya memiliki master plan untuk membangun Jakarta selama beberapa tahun kedepan.

"Saya katakan seingat saya DKI ini mempunyai master plan. Jadi master plan untuk kota yang ruwetnya seperti ini, itu sangat penting. Sangat fundamental. Oleh karena itu, tidak bisa semua aspek kehidupan ditangani sekaligus," kata Kwik yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian di Era Presiden Abdurrahman Wahid.

Menurutnya, master plan seharusnya bersifat kekal walaupun terjadi pergantian Gubernur. Ia menyadari bahwa pembangunan di Jakarta tidak dapat keseluruhan selesai selama 5 tahun masa jabatan seorang Gubernur. Maka dari itu, master plan bersifat penting untuk pembangunan jangka panjang.

"Dalam lima tahun juga tidak mungkin karena Gubernurnya berganti-ganti. Itu suatu hal mendasar yang tertuang di dalam master plan yang harus langgeng. Tidak boleh diubah-ubah. Sebab kalau diubah, apalagi ada tekanan dari medsos,ada tekanan publik, (kemudian) berubah lagi," lanjutnya.

Ia melihat saat ini belum terjadi revolusi birokrasi untuk menekan anggaran pembangunan yang terlampau besar. Kwik kemudian menyarankan Bank DKI, yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemprov DKI, dapat membantu memberikan bantuan kredit dan pendampingan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) di Jakarta.

sumber :kumparan.com
Loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.